Kontroversi 'Minus 5' di Kalbar: FSGI Sebut Sikap MPR Ajarkan Ketidakbertanggungjawaban, KPAI Juga Desak Juri Temui Ocha

KALBAR, Jenterarakyat.com - Polemik penilaian kontroversial dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Kalimantan Barat tidak kunjung mereda. Usai ramai publik menyoroti tindakan dua juri yang memberi nilai -5 kepada Grup C SMAN 1 Pontianak—yang dijawab benar oleh siswi bernama Josepha Alexandra (Ocha)—kini perdebatan bergeser pada bentuk pertanggungjawaban yang paling tepat.

Publik mendesak agar Kepala Biro Pengkajian Konstitusi Setjen MPR, Dyastasita Widya Budi, dan Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR, Indri Wahyuni, meminta maaf secara terbuka. Namun, sikap Ketua MPR Ahmad Muzani yang menyebut permintaan maaf institusi sudah cukup justru memicu gelombang kritik baru. Di sisi lain, para serikat guru dan lembaga perlindungan anak bersuara lantang menuntut permintaan maaf langsung.

Sikap MPR: "Kegiatan Lembaga, Bukan Orang-perorang"

Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/5/2026), Ahmad Muzani sempat menyatakan bahwa permohonan maaf telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal dan pimpinan MPR. Menurutnya, itu sudah mencakup seluruh pihak, termasuk dua juri yang menjadi sorotan.

"Di lembaga MPR kan sudah disampaikan oleh Sekjen. Salah satu pimpinan kita juga sudah menyampaikan permohonan maaf," ujar Muzani.

Ia menegaskan bahwa tidak perlu ada permintaan maaf personal karena lomba tersebut adalah kegiatan resmi lembaga, bukan atas nama pribadi. "Itu sudah mewakili keseluruhan termasuk juri, karena ini adalah kegiatan lembaga, bukan kegiatan orang-perorangan," tambahnya.

Pernyataan ini langsung menjadi polemik. Banyak pihak menilai logika tersebut keliru dan justru merusak sendi pendidikan karakter, karena seolah memberi contoh bahwa seseorang bisa bersembunyi di balik institusi ketika melakukan kesalahan.

Serikat Guru: Minta Maaf Langsung ke Sekolah

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, buka suara dengan nada keras. Dalam pernyataannya pada Sabtu (16/5/2026), Retno menyebut bahwa apa yang terjadi adalah momentum emas untuk memberi teladan.

"Ketika kemudian itu salah, memang harusnya minta maaf langsung," kata Retno.

Baginya, permintaan maaf yang diwakilkan institusi adalah solusi "instan" yang tidak memiliki nilai edukasi. "Jangan bilang minta maafnya cukup institusi. Menurut saya, siapa yang salah, siapa yang minta maaf. Itu tidak tepat," tegasnya.

Retno bahkan dengan gamblang mengatakan bahwa kedua juri seharusnya datang langsung ke SMAN 1 Pontianak. "Minta maaf itu bukan sesuatu yang tercela, bukan, justru perbuatan baik. Datang aja ke sekolahnya. Sampaikan permohonan maaf kepada Ocha dan kawan-kawan. Itu akan menjadi pelajaran luar biasa," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa publik akan memberi apresiasi kepada pejabat yang berani mengakui kesalahan. "Itu pasti akan dijempolin oleh banyak pihak karena keberanian untuk meminta maaf," ucap Retno.

KPAI Sejalan dengan FSGI

Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga telah mengeluarkan pernyataan serupa. KPAI mendesak agar kedua juri tidak berlindung di balik permintaan maaf institusional, melainkan secara langsung menghadap Ocha dan rekan-rekannya sebagai bentuk tanggung jawab moral.

"Anak-anak perlu melihat bahwa orang dewasa, terutama pejabat publik, berani mengakui kesalahan. Itu adalah pendidikan karakter yang nyata," demikian pernyataan resmi KPAI.

Hingga saat ini, Ocha dan dua anggota timnya belum mendapat permintaan maaf langsung dari kedua juri. Namun, berkat keberaniannya memprotes di depan kamera, Ocha telah menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dalam lomba, sekaligus menyorot pentingnya integritas dalam dunia pendidikan dan kompetisi akademik.